Dukung APH, Alambri Matiala Prihatin Mata Pencaharian Masyarakat Terdampak Penertiban PETI
BOLTIM – Anggota DPRD Kabupaten Boltim, Alambri Matiala mendukung Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melakukan penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), di wilayah Bolaang Mongondow Timur.
Pasalnya, belakangan ini Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terus menjadi perhatian Pemerintah akibat adanya dampak lingkungan.
Menurut Alambri, hal ini perlu upaya bersama dan dukungan seluruh pihak untuk mendorong legalitas wilayah pertambangan, agar ada payung hukum yang jelas bagi para masyarakat penambang.
Disisi lain, Matiala mengatakan bahwa penertiban PETI dapat membawa berbagai dampak sosial, baik positif maupun negatif. Dimana, dampak ini dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar lokasi tambang maupun oleh para pekerja.
Dijelaskan politisi Nasdem ini, kita tidak boleh lupa, sebagian masyarakat di Kabupaten Boltim, aktivitas mereka menambang bukan sekadar pekerjaan. Sebab, rutinitas yang digeluti selama bertahun-tahun ini telah menjadi bagian dari perjalanan hidup dan warisan masyarakat yang berlangsung turun-temurun.
Karena itu, yang perlu ditertibkan adalah pelanggaran hukumnya, bukan menghapus sejarah dan martabat masyarakatnya.
Oleh sebab itu, solusi penanganan dampak sosial akibat penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) harus menyentuh akar masalah ekonomi masyarakat agar tidak memicu konflik baru seperti kebutuhan sehari hari masyarakat.
Mengingat PETI adalah masalah struktural, penertiban hukum secara represif harus diimbangi dengan pendekatan persuasif dan program transisi ekonomi yang nyata
” Tradisi tetap kita hormati. Hukum tetap kita tegakkan. Lingkungan tetap kita jaga,” tegas Alambri.
Ditambahkan Alambri, solusi yang kita cari adalah jalan keluar agar masyarakat penambang dapat beralih menuju pertambangan yang legal, aman, tertib dan berkelanjutan, melalui kepastian WPR dan IPR serta pembinaan yang nyata.
Dengan adanya payung hukum jelas diwilayah pertambangan di kabupaten Boltim, otomatis masyarakat penambang akan merasakan langsung, bagaimana bekerja dengan aman diwilayah tambang dengan legalitas yang jelas.
” Menertibkan bukan berarti memutus. Menata bukan berarti menghapus. Maju bukan berarti melupakan akar,” jelas Papa Mita sapaan akrab Alambri.
Sebagai anggota DPRD Boltim, saya percaya kebijakan harus hadir dengan ketegasan sekaligus keadilan: mendengar masyarakat, menyerap aspirasinya, dan bersama-sama mengawal jalan keluarnya melalui pihak eksekutif dan legislatif. (***)