BOLMONG – Sangadi desa Matali Baru Wien Lomamay, Senin (9/11/2026), mendatangi kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit II Boltim-Bolsel, guna memenuhi panggilan klarifikasi terkait dugaan jual beli lahan HPT Batu Kilat.
Sekira pukul 09.30Wita Hingga 11.00 Wita, Sangadi desa Matali Baru menjawab pertanyaan dari pihak UPTD KPH II Boltim Bolsel.
Kepala UPTD KPH II Boltim-Bolsel, Ahmad Junaedi, Selasa (10/11/2026), membenarkan jika pihaknya telah memanggil Sangadi Desa Matali Baru, terkait dugaan jual beli lahan HPT Batu Kilat.
Diungkapkan Ahmad, bahwa Sangadi Desa Matali Baru mengakui sekira 300 hektare lahan HPT telah mengantongi Surat Kepemilikan Tanah (SKT), atas nama sejumlah masyarakat desa Matali Baru, dimana lahan HPT tersebut diduga telah dijual kepada pihak lain.
Akan tetapi menurut Ahmad, sesuai apa yang dikatakan Sangadi Matali Baru, jika sejumlah SKT terbit, ketika kepemimpinan Sangadi Desa Matali Baru sebelumnya. Sementara, sebagian SKT terbit diera kepemimpinan Sangadi Desa Matali Baru saat ini.
Dari hasil interogasi pihak UPTD KPH II, menurut Sangadi Desa Matali Baru, bahwa dirinya hanya menandatangani surat jual beli lahan HPT yang dibawah langsung oleh masyarakat sesuai dengan nama warga yang tertera di SKT.
Menariknya, ketika disinggung siapa nama pembeli lahan HPT Batu Kilat? Kata Achmad, Sangadi Matali Baru tidak mengetahui siapa nama pembeli lahan HPT tersebut. Hal ini menjadi tanda tanya?.
Disisi lain, masyarakat yang diduga telah menjual lahan HPT, ternyata tidak mengetahui, jika lahan tersebut masuk dalam wilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT).
Ditambahkan, sesuai dengan surat pernyataan dari Sangadi Desa Matali Baru, jika lahan warga yang telah dijual tersebut masuk dalam wilayah HPT, maka surat jual beli tersebut batal.
” Rencana besok pihak UPTD KPH II akan turun ke lokasi yang diduga telah di perjual belikan. Selain itu akan memasang papan pengumuman bahwa tanah ini di berada di kawasan HPT,” ungkap alumni Fakultas Kehutanan UDK.
Sementara itu, awak media mencoba melakukan konfirmasi kepada Sangadi Matali Baru melalui via seluler pribadinya +62 815-2585-6XXX, dalam keadaan tidak aktif. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Sangadi Matali Baru.
Diketahui, Jual beli di dalam kawasan HPT batal demi hukum dan dapat dijerat Pasal 50 ayat (2) huruf a Jo Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp7,5 miliar. (***)