BOLTIM– Aroma praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kian menyengat. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada aktivitas pengerukan skala besar di Gunung Salak, Desa Tobongon, Kecamatan Modayag. Tidak main-main, aktivitas ilegal ini diduga kuat melibatkan jejaring “orang kuat” yang membuat penegakan hukum seolah tumpul.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas di Gunung Salak ini bukanlah tambang rakyat biasa. Pengolahannya dilakukan secara masif menggunakan tiga unit alat berat jenis ekskavator yang telah beroperasi selama berbulan-bulan.
Lahan tersebut diketahui milik seorang perempuan asal Kotamobagu berinisial NM, yang bekerja sama dengan investor tertentu. Namun, yang paling mengejutkan adalah munculnya dugaan bahwa aktivitas ini berjalan mulus karena “dibentengi” oknum APH.
Dampak dari keserakahan ini mulai dirasakan nyata oleh masyarakat. Lokasi PETI di Gunung Salak kini menjadi zona merah rawan longsor. Ancaman ini bukan sekadar isapan jempol; tercatat jalan provinsi yang menghubungkan Desa Tobongon dan Desa Badaro pernah diterjang material longsor akibat aktivitas pengerukan tersebut.
“Kami khawatir sewaktu-waktu gunung itu runtuh dan menghantam pemukiman serta perkebunan kami. Jangan sampai setelah ada korban jiwa, baru aparat sibuk bertindak,” keluh salah satu warga sekitar.
Harapan warga kini tertuju pada Tim Tipidter Mabes Polri. Keseriusan korps Bhayangkara ini mulai terlihat saat tim pusat turun langsung melakukan operasi senyap di wilayah tetangga.
Pada Jumat (06/03/2026), Tim Mabes Polri sukses mengobrak-abrik lokasi PETI di Desa Pidung, Kecamatan Pinolosian Timur, Bolsel. Dalam operasi tersebut tiga orang pekerja tambang berhasil diamankan.Terduga pelaku saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif di Polres Bolsel.
Kesuksesan operasi di Bolsel memicu desakan agar Tim Mabes Polri tidak tebang pilih dan segera bergeser ke Gunung Salak, Boltim. Kehadiran tim pusat dianggap sebagai satu-satunya solusi untuk memutus rantai mafia tambang yang diduga melibatkan perwira menengah tersebut.
Warga kini menunggu keberanian Polri untuk menindak tegas siapa pun di balik layar PETI Gunung Salak, tanpa memandang pangkat dan jabatan, demi keselamatan lingkungan dan supremasi hukum di tanah Totabuan. (###)
