BOLTIM – Anggota Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Rahman Salehe, bertekad memperjuangkan aspirasi masyarakat lingkar tambang di Kecamatan Kotabunan.
Hal ini disampaikan Rahman langsung dalam Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun anggaran 2025, Senin (31/3/2026), bertempat di DPRD Kabupaten Boltim.
Dalam rapat paripurna penyampaian dokumen LKPJ Pemerintah Daerah tahun anggaran 2025, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah catatan penting yang bersumber dari aspirasi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, anggota Fraksi PDI Perjuangan, Rahman Salehe, menyampaikan keluhan masyarakat lingkar tambang di Kecamatan Kotabunan, terkait proses rekrutmen tenaga kerja pada salah satu perusahaan tambang yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada tenaga kerja lokal.
Persyaratan yang ditetapkan, seperti standar pengalaman kerja yang relatif tinggi, menjadi hambatan bagi masyarakat sekitar untuk dapat mengakses peluang kerja.
Kondisi ini memunculkan kebutuhan akan kejelasan komitmen dan kesepakatan antara pihak perusahaan dan pemerintah daerah dalam memastikan keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal, khususnya masyarakat lingkar tambang.
Selain itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan, Richi Hadji Ali, juga memberikan saran kepada Pemerintah Daerah melalui Wakil Bupati Boltim agar pemanfaatan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), yang telah ditetapkan dapat dioptimalkan, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama para penambang kecil.
Melalui forum ini, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kepentingan rakyat, memperjuangkan keadilan dalam kebijakan, serta memastikan pembangunan daerah berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. (***)