𝗞𝗲𝘁𝘂𝗮 𝗕𝗞 𝗗𝗣𝗥𝗗 𝗕𝗼𝗹𝘁𝗶𝗺 𝗔𝗹𝗮𝗺𝗿𝗶 𝗠𝗮𝘁𝗶𝗮𝗹𝗮 𝗗𝗼𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗢𝗽𝘁𝗶𝗺𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗔𝗗

BOLTIM – Semangat kolaborasi dalam memajukan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim ), tercermin dalam Rapat Paripurna penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

Dalam forum strategis tersebut, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Boltim, Alamri Matiala, memberikan masukan konstruktif kepada Pemerintah Daerah. Ia menyoroti pentingnya langkah kreatif dan strategis dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tantangan efisiensi anggaran saat ini.

Alamri menekankan bahwa untuk menjaga stabilitas fiskal daerah, ketergantungan pada satu sektor saja tidaklah cukup. Selain mengandalkan sektor pertambangan yang selama ini menjadi salah satu pilar ekonomi daerah, ia mengajak Pemda untuk melirik potensi dari sektor pajak kendaraan bermotor yang dinilai masih sangat besar.

“Kita harus melihat peluang secara lebih luas. Di tengah upaya kita melakukan efisiensi anggaran, penguatan PAD adalah kunci agar pembangunan tetap berjalan optimal. Saya melihat ada potensi signifikan dari sektor pajak kendaraan,” ujar Alamri saat memberikan pandangan Fraksi.

Lebih lanjut, Alamri mengidentifikasi adanya fenomena banyaknya kendaraan operasional, baik milik perusahaan maupun perorangan, yang menggunakan pelat nomor luar daerah namun beraktivitas secara intensif di wilayah hukum Kabupaten Boltim. Menurutnya, kondisi ini merupakan peluang yang harus dikelola dengan baik.

Ia pun menyarankan kepada pihak eksekutif untuk melakukan pendataan yang lebih komprehensif terhadap seluruh kendaraan yang beroperasi di wilayah Boltim.

Dengan langkah ini, diharapkan kesadaran pemilik kendaraan untuk melakukan mutasi atau pelaporan pajak dapat meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada peningkatan bagi hasil pajak kendaraan untuk kas daerah.

“Ini adalah bentuk kolaborasi positif. Jika kita bisa mendata dan mengelola potensi ini dengan baik bersama Pemda, maka akan ada tambahan pendapatan yang bisa kita gunakan kembali untuk kesejahteraan masyarakat Boltim. Ini bukan tentang membebani, tapi tentang keadilan bagi daerah tempat kendaraan itu beroperasi,” tambahnya.

Masukan yang disampaikan oleh Ketua BK DPRD ini disambut positif sebagai upaya sinergis antara DPRD dan Pemda. Langkah ini dinilai sebagai bentuk kepedulian legislator dalam menjaga kesehatan fiskal daerah demi memastikan program-program prioritas pada APBD 2027 dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Dengan adanya semangat kebersamaan ini, diharapkan Kabupaten Boltim dapat semakin mandiri secara fiskal dan mampu terus melakukan akselerasi pembangunan demi kemajuan seluruh masyarakat. (***)