BOLTIM – Kapolres Bolaang Mongondow Timur (Boltim), AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan, membantah keras berbagai spekulasi yang berkembang terkait dugaan adanya penunjukan pihak tertentu untuk mengatur atau mengendalikan koordinasi wartawan dalam pemberitaan aktivitas pertambangan di wilayah Boltim.
Bantahan tersebut disampaikan menyusul munculnya sejumlah informasi yang beredar di tengah polemik aktivitas pertambangan rakyat yang hingga kini masih berlangsung di beberapa wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Kapolres menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan mandat kepada siapa pun untuk mengatur, mengendalikan, maupun mengoordinasikan kerja-kerja jurnalistik media massa.
“Tidak benar jika ada yang menyebut Polres menunjuk seseorang untuk mengendalikan atau mengatur wartawan. Pers memiliki independensi dan kami menghormati tugas jurnalistik yang dijalankan media,” tegas Kapolres.
Menurutnya, hingga saat ini Polres Boltim tetap membuka ruang komunikasi kepada seluruh insan pers tanpa membedakan media maupun kepentingan tertentu.
Pernyataan Kapolres tersebut sekaligus merespons berkembangnya informasi yang menyeret sejumlah nama dalam isu koordinasi wartawan terkait aktivitas pertambangan yang menjadi perhatian publik.
Di sisi lain, Kapolres juga kembali menjelaskan pernyataannya sebelumnya mengenai keberadaan aktivitas tambang manual yang dilakukan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut merupakan realitas sosial yang telah berlangsung lama dan melibatkan banyak warga yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan tradisional.
“Yang saya sampaikan adalah fakta di lapangan bahwa aktivitas tambang rakyat memang ada dan dilakukan oleh banyak masyarakat. Karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan secara sederhana tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan,” ujarnya.
Kapolres menambahkan bahwa pendekatan hukum harus berjalan seiring dengan upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, langkah penegakan hukum tetap dilakukan sesuai ketentuan, namun harus memperhatikan kondisi riil masyarakat agar tidak memicu konflik sosial yang lebih luas.
Terkait munculnya nama-nama tertentu yang disebut dalam komunikasi sejumlah pihak, Kapolres menegaskan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing pihak dan tidak dapat dikaitkan dengan institusi Polres Boltim tanpa dasar yang jelas.
“Jangan sampai muncul asumsi yang berkembang menjadi opini seolah-olah institusi terlibat. Kalau ada pihak yang mengatasnamakan Polres, tentu harus dibuktikan dan diklarifikasi secara objektif,” katanya.
Kapolres juga mengajak semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh fakta terungkap secara utuh.
Di tengah derasnya sorotan terhadap sektor pertambangan di Boltim, Kapolres menegaskan bahwa tugas utama kepolisian tetap berada pada koridor penegakan hukum, menjaga keamanan daerah, dan memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif bagi seluruh masyarakat. (***)