BOLMONG – Terungkap modus sejumlah oknum dengan menandai lahan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mobungayom yang sudah diperjualbelikan di lokasi Batu Kilat, Desa Matali Baru, Kecamatan Lolayan.
Mulai terungkapnya dugaan jual beli tersebut, setelah ditemukannya tanda atau kode cat berwarna biru dan merah hingga tulisan nama di sejumlah titik lokasi.
Tanda cat tersebut kini menjadi salah satu bukti fisik yang akan ditelusuri Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui KPH Unit II dalam pemeriksaan lapangan lanjutan, untuk mengetahui persis berapa luas lahan yang sudah ditandai, diterbitkan SKT, dan diperjualbelikan.
“Yang sudah diperjualbelikan itu mereka beri kode di lokasi dengan cara dicat merah dan biru hingga ditulis nama warga sebagai tanda lokasi tersebut milik mereka. Jadi kalau terdapat tanda cat di sejumlah titik lokasi daerah Batu Kilat, berarti itu sudah dijualbelikan. Bukan hanya 100 hektare lebih yang sudah dijualbelikan tapi sudah sekitar 300 lebih hektare. Itu pengakuan Sangadi saat pertemuan dengan masyarakat,” kata sumber resmi meminta namanya tidak dipublikasikan.
Kode warna dan tulisan nama tersebut diduga menjadi penanda penguasaan lahan secara sepihak atas nama masyarakat di dalam kawasan hutan negara, tanpa melalui prosedur pengecekan status lahan ke Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
“Atas nama masyarakat, tapi hanya masyarakat tertentu saja. Kami butuh keadilan terkait jual beli lahan di Desa Kami. Yang kami dengar pembelinya biasa dipanggil Papa Gi, Anggota Dewan, warga Matali,” bener warga , Selasa 10 November 2026.
Penyebutan nama panggilan tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa Anggota DPRD yang dimaksud sebelumnya berinisial A, adalah AS, Anggota DPRD yang juga menjabat sebagai ketua partai politik.
“Pembelinya hanya 1 orang yang Anggota Dewan itu kalau tidak salah. Pengurusnya ada 1 orang di Desa kami. Jual beli ini sangat tidak adil pembaginya ke masyarakat. Karena itu sebagian masyarakat mengaku kecewa, apalagi banyak potongannya dari harga 10 juta dalam 1 hektare. Ada yang menerima 3 juta ada juga yang menerima 7 juta. Jadi mominalnya tidak merata karena ada potongan,” ungkap warga dengan nada kecewa.
Masyarakat saat ini berharap agar Pemerintah Desa dapat memberikan penjelasan dan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat terkait jual beli lahan tersebut.
Temuan tersebut memperkuat hasil Pulbaket, Deliniasi dan Geotagging yang dilakukan Tim Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui KPH Unit II Boltim-Bolsel, Selasa 3 November 2026, yang menyatakan lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan berstatus HPT Mobungayom.
Kabar diterima, KPH Unit II kini tengah melakukan pemeriksaan lapangan lanjutan untuk memetakan persis berapa luas lahan yang sudah diberi tanda cat, diterbitkan SKT, dan diperjualbelikan, serta berapa luas yang masuk di dalam dan di luar kawasan hutan, termasuk keberadaan PPKH.
Pada hari Senin 9 November 2026, kemarin, Sangadi Matali Baru, Wien Lomamay memenuhi panggilan Dinas Kehutanan dan memberikan klarifikasi. Namun ia mengaku tidak kenal dan tidak pernah bertemu pembeli, hanya tahu nama dari surat jual beli yang disodorkan masyarakat penjual.
Sangadi sebelumnya membenarkan telah menerbitkan SKT untuk pembeli berinisial GLA alias Glen seluas lebih dari 100 hektare dengan harga Rp10 juta per hektare di Batu Kilat. Ia juga sempat menyebut pembeli memiliki rumah di Manado dan Jakarta.
Dugaan keterlibatan Anggota DPRD berinisial A atau AS ini sebelumnya dibenarkan Sangadi dan Camat Lolayan, Ip Linggotu.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Anggota DPRD meski upaya konfirmasi sudah dilakukan media ini.
Media ini membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai kode etik jurnalistik. (***)